Menanti Kabar Pilot Susi Air Usai Diberi Ultimatum KKB Papua

Kabar terbaru mengenai penyanderaan pilot maskapai Susi Air, Philips Mark Methrtens (37) yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Penyanderaan pilot Susi Air ini sudah berlangsung selama 4 pekan.

Liputan6.com, Jakarta Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua memberi ultimatum untuk menembak Pilot Susi Air Captain Philips M pada 1 Juli 2023. Namun, hingga saat ini tak terdengar kabar lagi usai diultimatum.

Penasihat Hukum Susi Air, Donal Fariz menegaskan, pihaknya sejauh ini masih mencari tahu kepastian ancaman tersebut.

“Jadi kami juga sedang mencoba cari tahu perkembangan situasi terbaru. Jadi pada pokoknya sama kita belum dapat konfirmasi kejelasan status dan kondisi kekinian pilot Philips," kata Donal saat dihubungi merdeka.com, Minggu (2/7/2023).

Kabar mengenai akan ditebusnya Philips dengan sejumlah uang yang menggunakan dana Pemda Papua, ia mengaku tidak ada komunikasi yang terjalin dengan pihaknya. Donal menyebut tahu perihal itu dari pemberitaan saja.

Kendati itu, dirinya juga tidak tahu mengenai metode uang tebusan terhadap KKB pimpinan Egianus. Ia hanya menyampaikan ikhwal itu telah diserahkan kepada pihak kepolisian setempat.

"Kami belum tau karena bagi kami, informasi itu yang disampaikan oleh pak Kapolda (Papua), kami yakini info itu bisa saja sangat akurat karena status nya karena disampiakan oleh pihak yang berwenang," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Papua telah menyiapkan uang tebusan untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Pimpinan Egianus Kogoya. Hal ini sebagai bentuk upaya menyelamatkan Pilot Susi Air yang sejak Febuari 2023, menjadi korban penyanderaan.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, uang tebusan atau jaminan itu bukan disediakan oleh pihaknya melainkan oleh pemda setempat.

"Sebenarnya bukan Polda yang akan memberikan uang jaminan itu, bukan uangnya Polda ya. Jadi intinya Pemerintah Daerah itu akan menyiapkan uang tebusan kepada kelompoknya Egi kalau mau melepaskan pilot," kata Benny saat dihubungi merdeka.com, Jumat (30/6).

Namun, ia tak membeberkan secara rinci terkait nominal uang yang sudah disediakan oleh Pemda setempat untuk diberikan kepada KKB tersebut.

"Nah itu dulu kan sampai sekarang ini Egi enggak pernah membuka ruang komunikasi lagi terkait dengan itu, itu permasalahannya. Makanya ini kami mengajak keluarganya Eggy, tokoh-tokoh masyarakat bahkan tokoh agama, sudah mencoba juga, ternyata susah untuk bisa," ungkapnya.

Benny menegaskan, KKB pimpinan Egianus ini lah yang disebutnya tidak mau membuka ruang komunikasi. Sehingga, dirinya belum bisa memastikan kapan hal itu bakal dilakukan.

"Jadi memang kelompok Egi-nya ini, Egi-nya sendiri yang tidak pernah mau membuka ruang komunikasi. Bukannya komunikasi begini (telepon) enggak, paham toh," tegasnya.

2 dari 2 halaman

Tak Mau Ada Kekerasan Senjata

Sementara, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku, tetap mendahulukan negosiasi dalam pembebasan Pilot Susi Air Captain Philips M telah disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sejak Febuari 2023 lalu.

"Ya kan kita sudah sampaikan kepada pemerintah daerah melalui Pangdam Cendrawasih dan Pangkogabwilhan III, ya kita tetap mendahulukan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk melaksanakan negosiasi," kata Yudo Margono kepada wartawan di Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/6/2023).

Meski adanya tenggat waktu yang diberikan oleh KKB Pimpinan Egianus Kogoya, Yudo tetap tidak ingin adanya kekerasan senjata yang akan berdampak kepada masyarakat.

"Ya kita tidak mau berhadap dengan tadi, kekerasan senjata karena nanti dampaknya pasti pada masyarakat. Sehingga kita tempuh jalan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang untuk melaksanakan negosiasi," ujarnya.

Selain itu, Yudo mengaku tidak adanya tenggat waktu dalam melakukan negosiasi dengan KKB dalam membebaskan Pilot asal Selandia Baru tersebut.

Oleh karena itu, eks Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) ini memerintahkan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III serta Panglima Komando (Pangdam) Cendrawasih.

"Ya tenggat waktunya enggak bisa tentukan, yang jelas saya sampaikan kepada Pak Pangkogabwilhan III maupun Pak Pangdam untuk terus melaksanakan negosiasi, mendahulukan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saat ini dijalankan oleh Pak PJ Bupati Nduga, ya kita tunggu saja," pungkasnya.

Reporter: Rahmat Baihaqi/Merdeka.com